Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengungkapkan terdapat 78 ribuan pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) di seluruh Indonesia untuk pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

Hal tersebut disampaikan Wamenkop Ferry yang juga  Koordinator Ketua Pelaksanaan Harian Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih dalam acara Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih di Lombok, NTB, Selasa (3/6/2025).

Baca Juga: KKP Yakin Kerja Sama dengan Tiongkok Tingkatkan SDM dan Kembangkan Pusat Pelatihan Kelautan

Sehingga diharapkan dalam minggu ini keseluruhan Kopdes/Kel Merah Putih sesuai yang ditargetkan Pemerintah mencapai 80.000 koperasi. 

“Sementara untuk proses pembentukan badan hukum bisa dilakukan akhir Juni, dan pada bulan Juli akan dilakukan launching 80.000 bersama Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya, dikutip dari siaran pers Kemenkop, Kamis (5/6).

Selanjutnya, skema pemberian bantuan dana dan model operasionalisasi program akan diumumkan oleh Presiden Prabowo pada bulan Juli. 

“Implementasi program ini dijadwalkan akan dimulai pada bulan Oktober, dengan persiapan matang dalam hal pembiayaan, penyaluran dana, peningkatan SDM, dan pelatihan,” jelasnya.

Wamenkop menyebut, Desa Kembang Kuning menunjukkan kebanggaan atas respons positif masyarakat terhadap program pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa program ini mendapat sambutan hangat dari seluruh desa di Indonesia.

Ferry bersyukur, sosialisasi program ini terus mendapat dukungan kuat dari Gubernur dan lembaga terkait di NTB. 

Pihak Universitas di NTB juga dilibatkan dengan memberikan pelatihan dan pemagangan bagi pengelola koperasi desa kelurahan di NTB. 

Satgas juga akan membentuk 80 mock-up percontohan sebagai tempat pembelajaran bagi Kopdes/Kel Merah Putih. Wamenkop mengatakan, kerja sama antara Kopdes/Kel Merah Putih dan BUMDes di Desa Kembang Kuning menjadi contoh keberhasilan kolaborasi yang dapat memperkuat potensi desa dalam sektor wisata dan pangan. 

Ferry menyatakan, dari sisi pengawasan internal dilakukan oleh anggota koperasi, dan pengawasan eksternal termasuk dari pengawasan Satgas. Bagaimana bisnis proses, hingga menyetujui pembiayaan koperasi berdasarkan studi kelayakan. 

“Supaya profit orientedkarena memang harus untung. Dengan keuntungan tersebut bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan koperasi,” ucapnya.

Presiden Prabowo menyoroti pentingnya Kopdes/Kel Merah Putih sebagai aset utama dalam konstitusi Indonesia. Saat ini, koperasi di Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan BUMN dan badan usaha swasta. Maka dari itu, Pemerintah berharap, agar kooperasi desa dapat kembali menjadi tiang utama dalam perekonomian nasional.

“Dengan memperkuat ekosistem ekonomi rakyat melalui program ini, diharapkan desa-desa dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan,” harapnya.

Senada dengan hal tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menuturkan, selama dua dekade terakhir, perkembangan koperasi di NTB menunjukkan kemajuan signifikan.

Halaman:

• 1
• 2